Gaskanindonesia- Sembilan hari pasca kebocoran pipa minyak PT Vale Indonesia di Kecamatan Towuti, sejumlah warga Desa Lioka mulai mengalami gangguan kesehatan. Keluhan berupa batuk, mual, pusing hingga sesak napas diduga kuat akibat menghirup udara yang tercemar rembesan minyak. Minggu 31 Agustus 2025.
Haerul, salah satu warga Lioka, saat dikonfirmasi tim media membenarkan kondisi tersebut. “Sudah ada beberapa warga yang alami batuk, mual, pusing, termasuk saya pribadi juga merasakan hal demikian. Bahkan hari ini ada warga berinisial H yang sudah dua hari terbaring karena sesak napas,” ujarnya.
Haerul juga menyesalkan minimnya perhatian dari pihak perusahaan. Ia menilai, hingga hari kesembilan, tidak ada tim kesehatan PT Vale yang stand by di lapangan untuk memantau kondisi warga.
“Masa nanti warga sudah sakit baru lakukan pengaduan? Harusnya ada tim kesehatan yang keliling, memantau langsung kondisi masyarakat. Bukankah ini tanggung jawab perusahaan yang telah mencemari kampung kami?” tegasnya.
Warga juga menyoroti keterbatasan informasi resmi dari pihak perusahaan. Menurut Haerul, hingga kini PT Vale belum membeberkan kandungan minyak yang mencemari lahan pertanian, pengairan, dan sungai. “Katanya perusahaan besar, perusahaan global, jangankan cepat menangani dampak, memberikan informasi uji laboratorium saja sampai hari ini belum diumumkan,” tambahnya.
Dusun Malindowe, Desa Lioka, disebut sebagai salah satu titik paling parah terdampak insiden ini. Warga berharap PT Vale segera bertanggung jawab dengan membuka data transparan serta menghadirkan layanan kesehatan darurat di desa-desa terdampak.
Respon Ketum LHI
Menanggapi laporan sejumlah warga Desa Lioka yang mulai mengalami gangguan kesehatan, Ketua Umum Lak HAM Indonesia (LHI), Arham MSi La Palellung, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengkritik keras sikap PT Vale yang dinilai lamban dan tidak transparan.
“Ini sudah hari ke-9, warga sakit, ada yang batuk, mual, bahkan sesak napas, tapi tidak ada tim medis PT Vale yang stand by di lapangan. Ini bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditolerir,” tegas Arham.
Arham juga menekankan bahwa kesehatan warga harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pemulihan teknis lingkungan.
“Kalau perusahaan ini benar-benar global, seharusnya mereka bergerak cepat, menghadirkan layanan kesehatan darurat, membuka data laboratorium secara terbuka, dan memastikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat terlindungi,” ujarnya.
LHI menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mendorong langkah hukum bila kewajiban-kewajiban tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT Vale.
