Badan Anggaran DPRD Luwu Timur, Melalui Juru Bicara Firman Udding, Paparkan Laporan Perubahan APBD 2025

Gaskanindonesia, Luwu Timur- DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (2/9/2025).

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika pemerintah pusat serta kebutuhan masyarakat.

“Perubahan APBD ini adalah bentuk adaptasi atas perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah, agar program-program prioritas dapat berjalan optimal. Saya menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas koreksi dan masukan yang obyektif selama pembahasan,” kata Irwan.

Bupati Irwan menegaskan bahwa perubahan APBD ini segera dilaksanakan karena menyangkut program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Dengan kebersamaan dan kerja sama DPRD, kita optimis pembangunan Luwu Timur akan semakin baik,” pungkasnya.

Badan Anggaran DPRD Luwu Timur, melalui Juru bicara Firman Udding, menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Luwu Timur, Firman Udding, memaparkan bahwa Perubahan APBD 2025 ini tercatat mengalami kenaikan dari angka sebelumnya.

Dalam APBD pokok 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,056 triliun dengan belanja Rp2,116 triliun.

Setelah APBDP dan dilakukan pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terjadi penyesuaian:

Pendapatan: Rp2,123 triliun
Belanja: Rp2,111 triliun
Pembiayaan Netto: Rp12,038 miliar
“Terjadi penambahan angka pada pendapatan daerah, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian untuk beberapa program di OPD. Prinsip kami, APBD Luwu Timur adalah untuk masyarakat Luwu Timur,” jelas Firman.

Banggar juga memberikan sejumlah rekomendasi, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, pengadaan bus sekolah baru, penambahan traffic light di kawasan strategis Malili, penyediaan unit damkar di Mahalona Raya dan Loeha Raya, hingga perhatian pada sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pengelolaan sampah.