GASKAN INDONESIA,Luwu Timur, 29 April 2026 — Persoalan lahan di lokasi persiapan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kembali mencuat seiring dimulainya proses pembersihan lahan (land clearing).
Pemerintah daerah menegaskan bahwa aktivitas tersebut perlu dipahami secara utuh dengan mengedepankan fakta di lapangan, aspek legalitas, serta informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan informasi wartawan di lokasi, sempat terjadi ketegangan antara masyarakat dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat proses land clearing berlangsung. Ketegangan muncul ketika aparat berupaya menghalau warga yang berada di area kegiatan.
Situasi tersebut tidak berlangsung lama. Aparat gabungan dari TNI, kepolisian, dan Satpol PP segera melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aspek legalitas kepemilikan lahan serta skema kerohiman yang telah disiapkan pemerintah.
Setelah beberapa waktu, ketegangan berhasil mereda. Dua unit alat berat kembali melanjutkan aktivitas pembersihan lahan, dan proses pekerjaan pun berjalan kembali dalam kondisi aman dan kondusif.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa lahan yang diklaim oleh sejumlah pihak tersebut telah memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai pemegang hak.
Dengan dasar legalitas tersebut, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diharapkan dapat memahami posisi hukum yang ada dan tidak terpengaruh oleh klaim sepihak yang berpotensi menghambat jalannya pembangunan.
Pemerintah juga memastikan bahwa pendekatan dialogis dan persuasif akan terus dikedepankan guna menjaga situasi tetap kondusif serta mendukung kelancaran proyek strategis nasional di wilayah tersebut.(**)
