GASKAN INDONESIA, JAKARTA – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengedepankan perlindungan hak masyarakat dengan melakukan konsultasi langsung ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadan Pirade, serta Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Jihadin Pirage. Rombongan diterima Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, bersama jajaran.
Pertemuan tersebut membahas dinamika yang berkembang di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, terkait rencana penyediaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP).
Komnas HAM mengapresiasi langkah Bupati Luwu Timur yang memilih berkonsultasi secara langsung sebagai bagian dari upaya memastikan proses pembangunan tetap menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat.
Bupati Irwan Bachri Syam menegaskan, kehadirannya bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur pimpinan DPRD merupakan bentuk komitmen untuk mencari solusi yang mengedepankan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kehadiran saya di sini bersama jajaran Pemkab dan unsur pimpinan DPRD adalah bentuk komitmen nyata untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat. Kami ingin mencari jalan tengah terbaik yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi warga kita,” ujar Irwan.
Ia memastikan Pemkab Luwu Timur akan menindaklanjuti arahan Komnas HAM dengan mengedepankan pendekatan persuasif, transparan, dan dialogis dalam penyelesaian persoalan lahan di Dusun Laoli.
Menurut Irwan, koordinasi dengan Komnas HAM merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga dan keberlangsungan investasi yang mendukung pembangunan daerah.
Pemkab Luwu Timur optimistis, melalui dialog yang intensif dan melibatkan seluruh pihak, akan tercipta solusi yang mampu menjamin hak-hak masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memberikan manfaat bagi kemajuan daerah.(**)
