Luwu Timur,GASKANINDONESIA.COM- DPRD Luwu Timur Pastikan Warga Lokal Jadi Prioritas di PT IHIP, yang Tahap awal butuh 1.000 Karyawan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur memastikan akan mengawal ketat proses perekrutan tenaga kerja di PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), perusahaan tambang nikel yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Muhammad Iwan, menegaskan bahwa masyarakat lokal harus menjadi penerima manfaat utama dari investasi besar tersebut.
Legislator Nasdem ini meminta agar perusahaan memberikan prioritas 70 persen bagi tenaga kerja lokal, sementara 30 persen sisanya dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
“Kehadiran PT IHIP harus benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Luwu Timur, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kami di DPRD akan mengawalnya agar prinsip pemerataan kesempatan kerja benar-benar dijalankan,” tegas Iwan.
Menurutnya, PT IHIP akan segera membuka 1.000 lowongan kerja pada tahap awal pembangunan infrastruktur kawasan industri, yang mencakup posisi operator dan helper.
Momentum ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk menekan angka pengangguran di Luwu Timur.
Iwan juga menyampaikan keyakinannya bahwa SDM lokal telah siap bersaing, berkat dukungan program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang selama ini digalakkan oleh pemerintah daerah.
“Kita tidak kekurangan tenaga terampil. Banyak warga Luwu Timur yang sudah memiliki kemampuan teknis dan siap kerja. Tinggal bagaimana perusahaan benar-benar membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka,” ujarnya.
Lebih jauh, DPRD menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan agar proses investasi berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung investasi, tapi yang paling penting adalah memastikan masyarakat menjadi pelaku, bukan sekadar penonton di rumah sendiri,” tambah Iwan.
Dengan kesiapan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kehadiran PT IHIP diharapkan menjadi awal dari babak baru pembangunan ekonomi Luwu Timur yang lebih inklusif dan berkeadilan. (*)
