GASKAN INDONESIA, LUWU TIMUR – Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Rapat tersebut digelar di Gedung DPRD Lutim, Senin (6/4/2026).
Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II, Harisah Suharjo. Turut hadir anggota DPRD, jajaran asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, serta pejabat struktural di lingkup Pemkab Luwu Timur.
Dalam forum tersebut, lima fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing, yakni Fraksi NasDem, Fraksi GPR, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PAN.
Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025. Beberapa program unggulan yang mendapat sorotan positif di antaranya program seragam sekolah gratis dan beasiswa, layanan kesehatan gratis, serta capaian indikator makro daerah yang menunjukkan tren menggembirakan.
Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat meningkat, sementara angka kemiskinan dan pengangguran terbuka mengalami penurunan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meski demikian, sejumlah catatan dan evaluasi turut disampaikan. Juru bicara Fraksi Golkar, Bangkit Revormansyah, mengingatkan masih adanya kekurangan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya langkah yang lebih cepat dan tepat guna dalam mewujudkan visi Luwu Timur yang lebih maju dan sejahtera.
Fraksi-fraksi DPRD juga memberikan berbagai rekomendasi strategis sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan serta memastikan program pembangunan ke depan semakin efektif dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap masukan, kritik, dan saran yang disampaikan merupakan bentuk sinergi konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pemerintah daerah menghargai seluruh pandangan dan rekomendasi yang telah disampaikan. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mempertegas komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.(**)
