gaskanindonesia,Lutim- Enam Camat dari Kabupaten Luwu Timur Ikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan X, XI, XII, XIII, dan XIV Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari, mulai tanggal 4-8 Agustus 2025 ini, berlangsung di BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta.
Diklat dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Dr. Drs. H. Budi Santosa, dan turut dihadiri oleh para Widyaiswara serta fasilitator dari BPSDM Kemendagri.
Dalam sambutannya, Budi Santosa menegaskan pentingnya peran strategis camat sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat kecamatan.
“Diklat ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk membentuk aparatur pemerintah yang tidak hanya memahami tugas-tugas kepamongprajaan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dengan baik di lapangan,” tegas Budi Santosa.
“Camat harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai kepamongan, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, mengoordinasikan pemerintahan, serta membina kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,” tambahnya.
Memasuki hari keempat, peserta telah menerima sejumlah materi strategis, di antaranya Ketatalaksanaan dan Administrasi Pemerintahan dalam Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan, serta Kybernology dalam Penerapan Pemerintahan Kecamatan berbasis Teknologi Informasi.
Sebanyak enam camat dari Kabupaten Luwu Timur turut ambil bagian dalam kegiatan ini, yaitu:
* Camat Nuha: Arief Fadillah Amier, S.Kom., M.Si
* Camat Burau: Umar, S.T
* Camat Tomoni: Muhammad Jumardin, S.E
* Camat Malili: Hasimning, S.T., M.M
* Camat Towuti: Amri Mustari, S.Si
* Camat Mangkutana: Darmawati, S.E
Budi Santosa berharap diklat ini akan menjadi sarana penguatan kapasitas para camat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Selain itu, melalui pelatihan ini, camat diharapkan mampu membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta memiliki karakter kepamongan yang kuat, memiliki kemampuan manajerial, teknis sosiokultural dan pemerintahan yang kuat serta mampu membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat,” tandasnya. (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
