GASKAN INDONESIA, LUWU TIMUR – Persoalan penertiban lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, terus menjadi perhatian publik. Berbagai rekaman video yang beredar di media sosial memunculkan beragam persepsi dan memicu perdebatan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, publik dinilai perlu melihat persoalan secara utuh dan tidak hanya berpegang pada potongan video yang beredar.
Sejak awal 2026, sejumlah video yang beredar di media sosial menggambarkan seolah-olah pemerintah melakukan penggusuran secara paksa terhadap warga. Narasi tersebut kemudian berkembang dan mendapat respons luas dari masyarakat.
Padahal, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pemerintah daerah, kegiatan pada tahap awal disebut merupakan pemasangan plang penanda aset daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mendapat pengamanan dari aparat kepolisian serta didampingi pemerintah desa dan masyarakat.
Sekretaris Daerah Luwu Timur yang saat itu memimpin kegiatan juga disebut membantah adanya tindakan penggusuran paksa.
Sementara itu, video adu mulut yang beredar disebut tidak sepenuhnya menggambarkan hubungan antara aparat dan warga. Berdasarkan keterangan yang berkembang, ketegangan tersebut diduga melibatkan warga setempat dengan petani penggarap dan kemudian berhasil diredam oleh aparat di lokasi.
Ketegangan di Lapangan Tak Selalu Terekam Kamera
Situasi disebut semakin kompleks saat proses penertiban lahan berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, aksi penolakan diawali dengan pembakaran tumpukan ranting kayu yang dipasang melintang di badan jalan untuk menghalangi akses petugas menuju lokasi. Ketegangan juga dilaporkan terjadi di sekitar jembatan menuju kawasan tersebut.
Dalam situasi tersebut, seorang anggota Satpol PP dilaporkan mengalami cedera setelah terkena hantaman kayu yang diduga diarahkan dari atas rumah panggung. Petugas tersebut kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.
Selain itu, terdapat pula informasi mengenai personel yang diduga disiram air panas dan larutan cabai. Berbagai insiden tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang tidak seluruhnya terekam atau tersebar di media sosial.
Di sisi lain, aparat juga disebut berupaya mengendalikan situasi dengan pendekatan persuasif. Pada Jumat, 31 Juli 2026, kehadiran personel TNI dan Polri disebut membantu memisahkan pihak-pihak yang terlibat ketegangan sekaligus mengamankan situasi.
Bahkan, ketika terjadi insiden fisik yang melibatkan petugas dan pendamping hukum warga, sejumlah personel lainnya disebut berusaha melerai agar situasi tidak berkembang lebih jauh.
Pemerintah Siapkan Langkah Pemulihan
Di tengah proses transisi tersebut, pemerintah daerah disebut telah menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu warga yang terdampak.
Salah satunya berupa penyediaan hunian sementara melalui rumah kontrakan di Desa Lampia bagi warga yang pondoknya terdampak. Selain tempat tinggal sementara, pemerintah juga disebut menyiapkan sejumlah kebutuhan dasar, seperti beras, minyak goreng, ikan kaleng, kopi, susu, teh, gula, serta peralatan memasak berupa kompor dan gas.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan warga tetap memperoleh kebutuhan dasar selama masa transisi.
Sementara itu, rekomendasi Komnas HAM tertanggal 30 Juli 2026 juga menekankan pentingnya perlindungan hak warga terdampak serta pemulihan penghidupan masyarakat setelah tidak lagi mengusahakan lahan tersebut.
Publik Diminta Tidak Terjebak Potongan Video
Peredaran video singkat di media sosial memang dapat dengan cepat membentuk opini publik. Namun, potongan rekaman tidak selalu mampu menggambarkan keseluruhan peristiwa yang terjadi di lapangan.
Dalam konteks penertiban lahan di Laoli, publik diharapkan tidak hanya melihat satu sisi peristiwa, tetapi juga memahami rangkaian kejadian secara menyeluruh, termasuk latar belakang persoalan lahan, proses komunikasi antara pemerintah dan warga, serta dinamika yang terjadi selama proses penertiban.
Pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan aset daerah dengan status Hak Pengelolaan (HPL), yang dalam dokumen disebut terkait dengan Sertipikat/NIB Nomor 20.26.000001429.0.
Sejumlah tahapan juga disebut telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, musyawarah, penilaian santunan, hingga penitipan uang santunan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Malili.
Melihat Persoalan Secara Utuh
Persoalan agraria merupakan isu yang sensitif dan kerap melibatkan kepentingan masyarakat, pemerintah, serta aspek hukum yang kompleks. Karena itu, penyelesaian tidak seharusnya hanya didasarkan pada video yang viral atau narasi yang berkembang di media sosial.
Publik perlu mendapatkan informasi yang berimbang dari seluruh pihak, baik pemerintah, warga terdampak, aparat keamanan, maupun pendamping hukum.
Apa yang terjadi di Laoli menjadi pengingat bahwa media sosial bukanlah ruang untuk menentukan benar atau salahnya sebuah persoalan hukum. Setiap rekaman memiliki konteks, dan setiap konteks perlu diperiksa secara menyeluruh.
Di tengah ketegangan yang terjadi, penting bagi semua pihak untuk menahan diri, menghindari provokasi, serta memberikan ruang bagi mekanisme hukum dan dialog untuk menyelesaikan persoalan.
Pada akhirnya, kebenaran tidak semestinya ditentukan oleh seberapa viral sebuah video, melainkan melalui fakta yang utuh, proses hukum yang transparan, serta keberanian semua pihak untuk mendengarkan dan menghormati hak masing-masing.
