GI.LUWU TIMUR — Pekerjaan lanjutan pembangunan drainase lingkungan di Dusun Taripa, Desa Non Blok, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa bentuk konstruksi drainase tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Pembangunan Drainase Lingkungan Paket 7 (Tujuh) Sarpras, yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp177.023.972.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Asma tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak 29 September hingga 27 Desember 2026. Konsultan perencana tercatat CV Cipta Persada Consultant, sedangkan konsultan pengawas adalah CV Batara Sarana Consultant.
Sorotan muncul dari dugaan bentuk konstruksi drainase yang disebut menyerupai “kaki nyamuk”: bagian atas terlihat lebih besar, sementara bagian bawah justru lebih kecil. Jika kondisi tersebut benar ditemukan di lapangan, maka perlu dipastikan apakah bentuk konstruksi itu sesuai dengan gambar kerja, dimensi yang direncanakan, serta spesifikasi teknis dalam kontrak.
Jangan Sampai Kualitas Konstruksi Hanya Bagus di Atas KertasDalam pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat, kualitas konstruksi tidak cukup dinilai dari tampilan luar. Dimensi, ketebalan, kekuatan struktur, kemiringan dasar, serta kemampuan drainase mengalirkan air perlu diperiksa berdasarkan dokumen teknis dan kondisi aktual di lapangan.
Pertanyaan mendasarnya: apakah bentuk konstruksi tersebut memang direncanakan demikian, atau terdapat penyimpangan dari gambar kerja dan spesifikasi teknis?
Untuk menjawabnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur bersama konsultan pengawas perlu melakukan pemeriksaan langsung dan memastikan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Transparansi dan Pengawasan Harus. DiutamakanPihak terkait juga perlu memberikan penjelasan mengenai dimensi konstruksi, metode pelaksanaan, serta hasil pengawasan pekerjaan tersebut. Langkah ini penting agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa anggaran sebesar Rp177 juta digunakan untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat.
Sorotan ini bukan untuk mendahului kesimpulan, melainkan mendorong pengawasan yang objektif dan transparan. Dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar penilaian visual.
Sebab, pembangunan drainase bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan dan memasang papan proyek. Yang lebih penting adalah memastikan konstruksi berfungsi dengan baik, tahan lama, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
