GASKAN INDONESIA, LUWU TIMUR — Jembatan penghubung yang menjadi salah satu akses penting masyarakat di Desa Ussu, Kabupaten Luwu Timur, dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian warga karena jembatan digunakan sebagai akses utama bagi sekitar 150 kepala keluarga (KK) dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan keterangan warga, kendaraan roda dua maupun roda empat masih dapat melintas. Namun, kendaraan yang melintas disebut sebaiknya tidak membawa muatan berat, sementara pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan saat melewati bagian jembatan yang mengalami kerusakan.
Warga menyebut kerusakan terlihat pada bagian tengah jembatan. Struktur pada bagian tersebut dilaporkan mengalami penurunan atau amblas sehingga menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut.
Salah seorang warga Desa Ussu, Iwan, saat dikonfirmasi Gaskan Indonesia, mengatakan masyarakat kini harus lebih berhati-hati ketika melintasi jembatan.
“Kami harus hati-hati kalau lewat, apalagi kalau membawa kendaraan. Kondisinya sudah turun di bagian tengah,” ujar Iwan.
Menurut warga, bagian tengah jembatan yang mengalami kerusakan dan penurunan dikhawatirkan dapat semakin parah apabila tidak segera dilakukan pemeriksaan dan penanganan.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat segera melakukan pengecekan langsung di lokasi untuk memastikan kondisi struktur jembatan sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Permintaan tersebut dinilai penting mengingat jembatan menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat sekitar. Penanganan lebih awal juga diharapkan dapat mencegah risiko yang lebih besar terhadap keselamatan pengguna jalan.
Hingga berita ini diterbitkan, kondisi teknis dan tingkat kelayakan jembatan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dari instansi berwenang.
Gaskan Indonesia akan terus memantau perkembangan kondisi jembatan tersebut dan langkah pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat.(**)
