Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta PT Vale Indonesia segera memberikan kepastian terkait kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp311 miliar, (Ralat: bukan Rp211,059 miliar).
Permintaan tersebut disampaikan melalui pernyataan publik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur, Rabu 4 November 2026.
Fraksi menilai, pemenuhan kewajiban pajak tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kemandirian fiskal Kabupaten Luwu Timur.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur SH, menjelaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah dituntut semakin optimal menggali potensi pendapatan daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD telah mendorong sejumlah strategi peningkatan PAD yang tercermin dalam APBD 2026.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Pajak MBLB kepada PT Vale.
Namun, berdasarkan pernyataan Fraksi PDIP, hingga saat ini kewajiban pembayaran tersebut belum dipenuhi.
Fraksi PDIP juga menyoroti belum adanya kepastian dari perusahaan terkait sikap keberatan atas SKPDKB yang telah diterbitkan pemerintah daerah.
Fraksi PDIP mengingatkan, apabila kewajiban pajak tersebut tidak terealisasi hingga 25 Desember 2026, kondisi itu berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Dampaknya dikhawatirkan dapat dirasakan pada pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah daerah, seperti bantuan pendidikan dan beasiswa, bantuan sosial bagi lansia, serta program pupuk gratis bagi petani,” ujarnya.
Menurut Fraksi PDIP, Pajak MBLB memiliki posisi strategis dalam struktur pendapatan daerah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menempatkan Pajak MBLB sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f. Dengan demikian, penerimaan dari sektor MBLB merupakan bagian dari PAD yang dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan pembangunan.
Fraksi PDIP juga meminta PT Vale memberikan kepastian hukum dengan menyampaikan sikap secara jelas terhadap SKPDKB yang diterbitkan pemerintah daerah, baik melalui pemenuhan kewajiban pembayaran maupun mekanisme keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak dan kepentingan fiskal Kabupaten Luwu Timur.
Bagi Fraksi PDIP, optimalisasi penerimaan pajak daerah bukan semata-mata persoalan angka dalam APBD, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (*)
