GASKAN INDONESIA, LUTIM -Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Luwu Timur yang membahas temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait fasilitas pengelolaan limbah milik PT Prima Utama Lestari (PUL).
Melalui Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, DLH memaparkan hasil pengawasan di lapangan, khususnya pada sediment pond di Blok 3. Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa kapasitas kolam penampungan belum memadai untuk menampung debit air buangan, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.
“Temuan ini menjadi perhatian serius kami. Pemerintah daerah melalui DLH akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh perusahaan mematuhi standar teknis yang berlaku,” ujar perwakilan DLH dalam forum tersebut, Selasa (31/3/2026).
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagai dasar operasional perusahaan. DLH menegaskan bahwa dokumen tersebut wajib tersedia dan dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
RDP yang berlangsung di DPRD Luwu Timur ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kegiatan investasi tetap berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kehadiran investasi harus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan akan terus didorong agar setiap perusahaan yang beroperasi memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.
“Pemda hadir untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga keberlanjutan daerah,” tutupnya.
