Warga Kecamatan Angkona akhirnya bisa menyampaikan keluhan langsung ke wakil rakyat mereka. Tiga anggota DPRD Luwu Timur turun ke wilayah itu pada Selasa, 1 September 2026. Kegiatan monitoring dprd luwu timur ini menjadi jembatan antara persoalan warga dan kebijakan di tingkat kabupaten.
Ketiga legislator itu adalah Muhammad Iwan, Abd. Halim, S.Kom., dan Komang Sujana Yasa, S.E. Mereka mewakili Daerah Pemilihan II yang mencakup Angkona dan Kalaena.
Kedatangan mereka bukan sekadar seremoni. Warga punya ruang bercerita soal pembangunan yang belum merata dan layanan publik yang perlu dibenahi.
Monitoring DPRD Luwu Timur Serap Aspirasi Warga
Di lapangan, anggota dewan memantau langsung kondisi wilayah. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa.
Alhasil, berbagai persoalan yang ditemukan dicatat untuk dikaji lebih lanjut. Sesuai kewenangan, DPRD akan mendorong penyelesaiannya bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, warga berharap hasil monitoring tidak berhenti di laporan. Mereka ingin pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Anggota dewan menilai pemantauan langsung jauh lebih efektif. Sebab, mereka bisa melihat sendiri kondisi riil di Angkona, bukan hanya lewat laporan tertulis.
Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat dinilai mempercepat penyampaian aspirasi. Warga tak perlu jauh-jauh ke ibu kota kabupaten untuk menyampaikan keluhan.
Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang dialog yang setara. Warga bisa bertanya langsung soal program yang selama ini mereka dengar, sekaligus memberi masukan atas prioritas pembangunan di desa masing-masing.
Anggota dewan juga menampung usulan soal perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan dan akses antardesa. Usulan itu akan dipetakan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Monitoring ini punya arti penting bagi warga Angkona dan Kalaena. Aspirasi mereka bisa masuk ke pembahasan anggaran dan program pembangunan.
Selain itu, sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa ikut diperkuat. Tujuannya agar pembangunan merata dan berkelanjutan.
Meski begitu, warga tetap menunggu tindak lanjut nyata. Bukan hanya janji, tapi perbaikan yang bisa dirasakan.
Di sisi lain, DPRD menegaskan komitmennya terus hadir di tengah masyarakat. Fungsi pengawasan dijalankan sekaligus aspirasi diperjuangkan.
Bagi warga, monitoring semacam ini jadi cara mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya berangkat dari kebutuhan bawah. Bukan dari meja rapat semata.
Lebih lanjut, hasil monitoring akan dibawa ke pembahasan internal dewan. Dari situ, kebijakan yang berpihak pada warga Angkona bisa dirumuskan.
Jika berjalan konsisten, pola ini bisa jadi contoh bagi kecamatan lain di Luwu Timur. Warga pun berharap komunikasi seperti ini terus berlanjut.
