LUWU TIMUR – Dinamika persoalan yang terjadi di wilayah Lampia dan Laoli terus menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya pemberitaan serta berbagai narasi yang berkembang, suara masyarakat lokal dari tiga desa, yakni Lampia, Pasi-Pasi, dan Pongkeru, mulai ikut mengemuka.
Sejumlah warga menilai, persoalan yang terjadi di wilayah mereka jangan sampai terus dipanaskan oleh pihak-pihak dari luar yang dinilai tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Suandi, perwakilan masyarakat Laoli, Desa Harapan, meminta pihak luar, baik individu maupun lembaga yang selama ini terlibat dalam pemberitaan dan pendampingan persoalan di wilayah Lampia, termasuk LBH Makassar, agar menghormati suara masyarakat lokal dan tidak memperkeruh situasi.
Bahkan, ia meminta LBH Makassar segera meninggalkan wilayah Lampia apabila kehadirannya dinilai tidak lagi memberikan solusi dan justru memperpanjang polemik yang terjadi.
“Kalau memang hadir untuk membantu masyarakat, maka bantulah dengan cara yang benar dan jangan memperkeruh keadaan. Masyarakat lokal juga punya suara, punya hak untuk menentukan sikap, dan tidak boleh terus-menerus diposisikan seolah-olah tidak mampu berbicara untuk dirinya sendiri,” tegas Suandi, Minggu (1/8/2026).
Menurutnya, masyarakat setempat memiliki hak untuk menyampaikan sikap dan menentukan sendiri arah penyelesaian persoalan yang terjadi di wilayah mereka. Jangan sampai masyarakat lokal hanya dijadikan objek dalam konflik yang narasinya justru lebih banyak dibangun oleh pihak-pihak dari luar.
Sejumlah warga bahkan menyampaikan sikap tegas agar pihak-pihak luar yang dinilai tidak lagi menghadirkan solusi, tetapi justru membuat persoalan semakin panjang, untuk meninggalkan wilayah Lampia.
Warga menilai, persoalan Lampia dan Laoli tidak seharusnya dijadikan panggung untuk mempertontonkan kepentingan masing-masing. Setiap narasi yang dilempar ke ruang publik dinilai berpotensi memperbesar ketegangan dan memicu perpecahan di tengah masyarakat lokal.
“Jangan datang membawa nama masyarakat jika suara masyarakat sendiri tidak pernah didengar. Jangan pula mengaku memperjuangkan kepentingan warga jika kehadiran justru membuat persoalan semakin panas dan berkepanjangan,” demikian suara yang disampaikan sejumlah warga.
Meski demikian, sikap tersebut merupakan aspirasi dari sebagian warga dan tidak serta-merta mewakili seluruh masyarakat di tiga desa. Perbedaan pandangan tetap harus dihormati dan diselesaikan melalui ruang dialog serta mekanisme hukum yang berlaku.
Yang menjadi sorotan warga, persoalan Lampia dan Laoli diharapkan tidak terus dipelihara menjadi konsumsi perdebatan di ruang publik. Semua pihak diminta menahan diri, menghormati suara masyarakat setempat, serta mengedepankan kepastian hukum, kepentingan warga, dan terciptanya situasi yang aman serta kondusif.
Sebab, pada akhirnya, masyarakat lokal-lah yang akan tetap tinggal dan menjalani kehidupan di wilayah tersebut. Bukan mereka yang datang membawa narasi, lalu pergi ketika persoalan semakin memanas.
Kini, pesan sebagian warga tiga desa terdengar jelas: jangan mengatasnamakan masyarakat jika masyarakat sendiri tidak diberi ruang untuk menentukan sikapnya.(**)
