Gaskanindonesia,Lutim- Dalam surat permohonan bernomor 28/K-DPD/GEMPA/V/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua LSM-GEMPA, Fadel Anzar, disebutkan bahwa warga mengalami penurunan hasil panen secara drastis pada tanaman cengkeh dan merica—dua komoditas utama yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.
Lembaga Sosial Masyarakat Peduli Kebenaran (LSM-GEMPA) bersama sejumlah perwakilan warga Dusun Kuari, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, resmi mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Permohonan ini kami ajukan karena adanya keluhan masyarakat atas kerusakan tanaman perkebunan, yang diduga kuat sebagai dampak dari aktivitas pertambangan PT. VALE Indonesia. Berdasarkan investigasi lapangan dan laporan warga, ditemukan dampak signifikan terhadap hasil panen,” ungkap Fadel dalam pernyataan tertulisnya.
LSM-GEMPA meminta DPRD Luwu Timur untuk segera memfasilitasi pertemuan terbuka antara warga, pihak perusahaan, dan instansi pemerintah terkait. Tujuannya adalah mencari solusi bersama yang adil, termasuk pertimbangan kompensasi bagi warga terdampak.
Menanggapi permohonan tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Muhammad Iwan, menyampaikan bahwa surat tersebut harus terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua, atau Ketua Komisi I dan Komisi II. Menurutnya, karena menyangkut isu lintas sektor, pembahasannya kemungkinan akan melibatkan beberapa komisi sekaligus.
“Untuk menyikapi surat ini, perlu dikonfirmasi dulu ke Ketua DPRD, Wakil Ketua, atau Ketua Komisi I dan II, karena bisa dibahas lintas komisi tergantung keputusan pimpinan DPRD,” ujar Iwan.
Surat permohonan audiensi tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Luwu Timur, Ir. H. Irwan Bachri Syam, Dinas Lingkungan Hidup, pihak PT. VALE Indonesia Tbk, serta media massa.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan pelibatan publik dalam menyikapi permasalahan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Permintaan audiensi ini mencerminkan keresahan warga terhadap dampak lingkungan akibat pertambangan, sekaligus menjadi momentum penting untuk menagih akuntabilitas perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan keberlanjutan ekologi di wilayah operasinya.
