PINRANG — GASKAN INDONESIA — Kebijakan Pemerintah Kecamatan Duampanua sejak 13 November 2026 yang menginstruksikan seluruh pemerintah desa dan kelurahan menghentikan penerbitan rekomendasi maupun surat pengantar pengurusan barcode BBM bersubsidi mulai menuai pertanyaan masyarakat.
Sorotan publik kini bukan hanya tertuju pada penghentian penerbitan rekomendasi baru, tetapi juga terhadap nasib barcode lama yang telah diterbitkan dan masih digunakan hingga saat ini.
Salah seorang warga Duampanua berinisial AS secara tegas mendesak Camat Duampanua agar tidak hanya menghentikan penerbitan rekomendasi baru. Ia meminta seluruh rekomendasi dan barcode yang telah terbit turut dievaluasi, termasuk menelusuri identitas penerima, kelayakan, serta peruntukan penggunaannya.
“Kalau rekomendasi pembuatan barcode baru dihentikan, barcode lama juga harus ditarik dan dievaluasi. Jangan sampai hanya aturan baru yang dihentikan, sementara barcode lama tetap digunakan tanpa pengawasan. Jangan sampai hak petani dan nelayan justru dirugikan,” tegas AS.
Menurutnya, penghentian penerbitan rekomendasi baru tidak akan menyelesaikan persoalan apabila penggunaan barcode lama tidak disertai pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh.
Untuk mengonfirmasi kebijakan tersebut, awak media menghubungi salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Duampanua.
Kepala Desa Katomporang, Rustam, membenarkan adanya pertemuan antara jajaran pemerintah kecamatan dengan para kepala desa dan lurah pada November 2026 yang membahas persoalan rekomendasi barcode BBM bersubsidi.
“Ya, itu benar. Surat pengantar pembuatan barcode sudah tidak bisa dibuatkan berdasarkan hasil rapat. Namun, apakah hasil rapat tersebut berbentuk imbauan atau instruksi, itu yang perlu diperjelas,” ungkap Rustam.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan dasar kebijakan dan sejauh mana aturan tersebut diberlakukan.
Sementara itu, awak media Gaskan Indonesia telah berupaya mengonfirmasi Camat Duampanua, Andi Satriadin, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi pemerintah kecamatan. Sebab, menghentikan rekomendasi baru saja tidak cukup apabila barcode lama yang diduga tidak lagi sesuai peruntukannya tidak pernah diperiksa.
Jika pengawasan memang menjadi tujuan kebijakan, mengapa evaluasi tidak dilakukan secara menyeluruh? Jangan sampai aturan hanya tegas terhadap penerbitan baru, tetapi abai terhadap penggunaan barcode yang sudah terlanjur beredar.(**)





