GASKAN INDONESIA,Pinrang — Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Massila Nomor 74.912.70, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, menjadi sorotan serius.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PROGRESS mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kepolisian Resor (Polres) Pinrang, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), segera turun tangan melakukan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM bersubsidi jenis solar melalui surat rekomendasi pemerintah.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun GASKAN INDONESIA, mekanisme penerbitan rekomendasi oleh instansi pemerintah terkait diduga berpotensi membuka celah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi apabila tidak disertai pengawasan dan verifikasi ketat terhadap penerima maupun penggunaannya.
Sorotan semakin menguat setelah pada Jumat, 6 November 2026, sekitar pukul 18.00 WITA, terlihat puluhan jerigen berjejer di sekitar area pompa pengisian BBM SPBU Massila.
Pemandangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah pengisian BBM menggunakan jerigen itu sepenuhnya sesuai peruntukan rekomendasi pemerintah? Apakah penerimanya benar-benar petani atau nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi? Ataukah terdapat potensi pengalihan BBM kepada pihak lain untuk kepentingan bisnis?
LSM PROGRESS menilai aktivitas pengisian BBM bersubsidi menggunakan puluhan jerigen tersebut perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
Unit Tipidter Polres Pinrang didesak segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa legalitas surat rekomendasi yang digunakan, identitas penerima, kesesuaian kuota, volume pengisian, hingga tujuan akhir penyaluran BBM bersubsidi tersebut.
Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga diminta menelusuri informasi mengenai dugaan adanya pungutan atau imbalan pengisian jerigen berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per jerigen.
Informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap operator, pengelola SPBU, pihak yang menggunakan rekomendasi, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui mekanisme pengisian tersebut.
Jika benar terdapat praktik pungutan maupun penyimpangan penyaluran, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai aktivitas pelayanan biasa.
BPH Migas juga diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif atau pemeriksaan dokumen di atas meja. Pengawasan langsung di lapangan dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Surat rekomendasi pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen pengendalian agar BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang berhak, termasuk petani dan nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas ekonominya.
Karena itu, legalitas rekomendasi, identitas penerima, jumlah kuota, serta realisasi penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai rekomendasi yang seharusnya melindungi hak masyarakat justru disalahgunakan menjadi celah untuk memuluskan praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Kordinator Investigasi LSM PROGRESS Idul menegaskan, apabila dalam penyelidikan ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.
Pengelola SPBU, pihak pengguna rekomendasi, maupun pihak lain yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan bukti yang ditemukan.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait. Belum ada kesimpulan bahwa SPBU maupun pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji pengawasan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, transparansi, dan keberanian mengungkap fakta.
BPH Migas dan Polres Pinrang, jangan tunggu persoalan ini menjadi polemik besar baru bergerak. Segera periksa, telusuri, dan ungkap fakta sebenarnya di balik aktivitas pengisian puluhan jerigen di SPBU Massila.
BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang berhak menerima, bukan komoditas yang boleh disalahgunakan demi keuntungan segelintir pihak.(**)
Lap:Tim
